Markas Besar TNI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengoordinasikan pendistribusian logistik Pemilu 2009 lebih awal sehingga tidak ada keterlambatan dan mengganggu operasi rutin TNI. "Jangan sampai karena pemberitahuan yang terlambat, TNI menjadi sasaran kesalahan seolah-olah TNI tidak siap, karena ini menyangkut armada dan orang yang mengawaki," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen kepada Antara di Jakarta, Jumat (23/1).

Menurut Sagom, meski KPU telah menyusun daerah-daerah prioritas untuk pendistribusian logistik, Mabes TNI belum dapat memastikan jumlah unit kapal atau pesawat yang akan dikerahkan mendukung pendistribusian logistik Pemilu. "Apakah kapal atau pesawat yang akan digunakan, sangat tergantung apa yang diangkut dan berapa banyak serta waktu tempuh menuju lokasi," katanya.

Karenanya, lanjut Sagom, sangat penting bagi KPU untuk mengoordinasikan lebih awal apa saja yang akan dibawa, berapa banyak, dan waktu tempuh yang diperlukan sejak awal.

Pemberitahuan sejak awal oleh KPU sangat penting bagi TNI mengingat kapal dan pesawat yang digunakan juga merupakan alat utama sistem senjata yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. "Jangan sampai operasi dan latihan rutin terganggu. Maka perlu ada pemberitahuan lebih awal dari KPU. Agar semua dapat berjalan lancar dan aman," ujar Sagom.

Selain itu, pelibatan TNI dalam pendistribusian logistik Pemilu 2009 hanya dilakukan jika memang tidak dapat ditangani oleh angkutan umum, baik kapal maupun pesawat.

Sagom juga menegaskan, KPU tetap harus memberikan biaya bagi penggunaan kapal dan pesawat TNI dalam pendistribusian logistik pemilu, mengingat TNI tidak memiliki alokasi anggaran untuk pemilu.

Sebelumnya, Sekjen Departemen Pertahanan (Dephan) Letjen Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima alokasi dana pemilu dari pemerintah. "Yang ada hanya dana yang diambil dari anggaran Dephan melalui APBN 2009, untuk kepentingan pengamanan rutin. Itu biasa, tidak ada kaitan dengan pemilu," ujarnya.

KPU memetakan lebih dari 100 kabupaten/kota di 28 provinsi yang diprioritaskan dalam penyaluran perlengkapan pemungutan suara Pemilu 2009. Kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk distribusi di antaranya di kawasan Sumatera, seperti Sabang, Nias, Nias Selatan, Kepulauan Mentawai, Bengkalis, Natuna, Lingga, Karimun, Belitung, Belitung Timur, dan Lampung Selatan.

Di Jawa, seperti di Pandeglang, Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimun Jawa, dan Sumenep. Kabupaten/kota di Jawa Barat tidak dikategorikan sebagai daerah yang diprioritaskan. Kabupaten/kota di Kalimantan yang diutamakan di antaranya Ketapang, Kapuas Hulu, Malawi, Murung Raya, Muara Teweh, Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan Nunukan. Di Sulawesi seperti di Selayar, Luwu Utara, Buton, Kendari, Kolaka, Donggala, dan Pohuwato.

Kabupaten Flores Timur, Alor, Kupang, Manggarai, dan Rote di Nusa Tenggara Timur juga termasuk daerah yang diprioritaskan. Sementara seluruh kabupaten/kota di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat termasuk sebagai daerah yang diprioritaskan.