Kondisi geografis beberapa provinsi seperti Papua dikhawatirkan menjadi kendala produksi dan pengiriman logistik pemilihan umum. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum tengah mengajukan draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penunjukan Langsung Logistik Pemilu. Untuk membahas hal itu KPU pun mengumpulkan anggota KPU daerah seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (12/1).

Namun, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary beralasan, perpres itu hanya digunakan dalam kondisi darurat. Menurut Abdul Hafiz, KPU terus berupaya agar seluruh logistik pemilu bisa rampung pada Maret mendatang dengan menggunakan tender.

Sejauh ini, rencana penunjukan langsung mengundang banyak kritik. Pasalnya, beberapa anggota KPU periode sebelumnya harus masuk penjara karena masalah logistik dengan penunjukan langsung(LP6)