Pemerintah kembali menyerukan agar pengusaha segera memangkas harga. Sebab, Pemerintah sendiri telah memangkas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, memberi insentif listrik bagi industri saat beban puncak, dan menggunting tarif angkutan umum.


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Pemerintah memang tidak bisa memangkas semua harga lantaran ada mekanisme pasar yang juga berlaku di Indonesia. Tapi, kondisi itu bukan alasan bagi pengusaha menolak menurunkan harga.
"Sebab, pemerintah sudah memberikan kebijakan khusus berupa insentif untuk industri," jelas presiden seusai meninjau realisasi penurunan tarif angkutan umum dan di Terminal Pulo Gadung, Stasiun Jakarta Kota, dan harga aBBM bersubsidi di SPBU Rawamangun, Kamis (15/1).

Asal tahu saja, pemerintah sebelumnya telah mengumumkan 31 sektor industri yang mendapatkan insentif dalam bentuk stimulus fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP). Stimulus itu diberikan agar industri bisa bertahan di tengah krisis finansial global. Demi mendanai program insentif bagi dunia industri, Pemerintah merogoh koceknya sebesar Rp 12,5 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menambah anggaran sebesar Rp 15 triliun itu untuk melengkapi stimulus fiskal sebesar Rp 12,5 triliun tersebut. Dari total Rp 15 triliun itu, sebanyak Rp 4,8 triliun dariTambahan stimulus fiskal sebesar Rp 15 triliun itu akan dipakai untuk membiayai potongan tarif listrik saat beban puncak untuk kelompok industri golongan I 3 dengan daya tersambung 201 KVA hingga 30 MVA dan kelompok industri golongan I 4 dengan daya tersambung di atas 30 MVA.

Sedangkan, sisanya sebesar Rp 10,2 triliun akan dipakai untuk memberikan stimulus bagi belanja kementerian dan lembaga yang bisa menciptakan lapangan kerja secara cepat , seperti untuk belanja sektor infrastruktur dan program pengentasan kemiskinan.

Untuk itu, Lewat berbagai insentif tersebut pemerintah menghendaki kalangan pengusaha turut memangkas harga. "Dengan insentif yang diberikan harapan saya dunia usaha bisa menurunkan harga untuk kepentingan rakyat," tutur Presiden.

Berkaitan dengan pemantauan realisasi penurunan harga BBM bersubsidi dan tarif angkutan umum, Menurut presiden sejauh ini tidak ada masalah soal penurunan tarif angkutan masyarakat. Berdasarkan hasil inspeksi di Stasiun Jakarta Kota, untuk tarif kereta api sudah turun sekitar 8%.

Cuma, tarif Kereta Rel Listrik (KRL) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi baru turun pada Jumat (16/1). Sebab, PT Kereta Api Indonesia dan PT Perusahaan Listrik Negara harus membicarakan soal tarif pemakaian listrik. "Saya sudah bicara dengan Menteri Perhubungan, besok (Jumat, 16/1) tarif KRL turun 10 persen," kata presiden.

Presiden juga memastikan tarif angkutan umum seperti bus telah mengalami penurunan. Presiden mencontohkan di Terminal Bus Pulogadung, tiket bus Jakarta-Madura turun Rp 20 ribu dari sebelumnya seharga Rp 200 ribu menjadi Rp 180 ribu. tidak hanya itu, tiket bus jurusan Jakarta-Yogyakarta turun Rp 15 ribu dari Rp 175 ribu menjadi Rp 160 ribu.

Khusus untuk BBM bersubsidi Menurut Presiden Yudhoyono, setelah ada koreksi dan perbaikan dari Pertamina, kini tidak ada masalah lagi dengan suplai dan stok BBM. Saat berkunjung ke SPBU Rawamangun Presiden tidak menemukan adanya permasalahan keterlambatan pasokan dan kelangkaan BBM yang terjadi. "Harapan saya kondisi ini bisa berjalan terus," imbuh Presiden,

Selain itu, presiden juga mengecek ke beberapa daerah terkait penurunan harga tarif angkutan kota, seperti Padang dan Bogor. "Tadi pagi saya sudah telepon Wali Kota Padang. angkutan umumnya sudah turun 12 persen-15 persen. Sedangkan Bogor sedang dibahas dengan organda untuk penurunan ketiga setelah dua kali penurunan yaitu Rp 2000, dan Rp 2500.," ujar presiden