Banjarmasin, Jumlah surat suara untuk Pemilu 2009 yang rusak dinilai sangat kecil sehingga tak perlu terlalu dikhawatirkan akan bisa menggagalkan pelaksanaan pesta demokrasi itu. Komisi Pemilihan Umum tetap optimistis pemungutan suara dapat dilakukan 9 April 2009.

Hal itu dikatakan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dalam dialog antara KPU dan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, Selasa (10/3) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jumlah surat suara yang rusak ditaksir kurang dari 1 persen dari hampir 700 juta surat suara yang dicetak.

Dalam kontrak pencetakan surat suara, perusahaan diwajibkan menyiapkan surat suara cadangan sebesar 2-5 persen dari yang dicetak. Surat suara cadangan ini untuk mengantisipasi jika ada surat suara yang rusak atau cacat. ”Jumlah yang rusak (surat suara) sangat sedikit, tetapi selalu dikesankan pelaksanaan pemilu terancam,” kata Abdul Hafiz.

Hafiz meminta penyelenggara pemilu tidak panik menghadapi adanya kerusakan surat suara, hambatan dalam penyediaan dan distribusi logistik, ataupun pandangan negatif dari pihak lain. Tindakan pihak luar itu dinilai hanya ingin menyebarkan kecemasan dan kepanikan kepada masyarakat.

Dari kunjungan Hafiz ke KPU Kota Banjarmasin terungkap bahwa semua surat suara pemilu anggota DPR untuk daerah itu yang berjumlah 441.585 lembar rusak dan harus diganti.

Pejabat Penerima Barang KPU Banjarmasin Rodian SRS mengatakan, kerusakan terjadi karena warna logo partai yang kabur, logo partai berbayang, gradasi warna yang tidak jelas, dan ada sebagian yang berlubang di kolom partainya.

Penggantian yang dilakukan diyakini tidak akan terlalu memengaruhi distribusi surat suara. Hal itu disebabkan masalah hanya terjadi di Kota Banjarmasin yang akses transportasinya mudah.

Menurut Abdul Hafiz, hingga Selasa PT Sumex Intermedia (SI) dan PT Temprina Media Grafika (TMG) belum menuntaskan pekerjaannya. PT TMG minta mundur karena surat suara yang dicetaknya baru tuntas divalidasi pada 23 Februari. Jumlah surat suara yang belum dicetak sekitar 10 juta lembar. Namun, pada Selasa diperkirakan kekurangan pencetakan surat suara itu dapat diselesaikan.

Sementara itu, PT SI minta mundur karena kekurangan pasokan kertas. Wakil Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, mengatakan, PT Riau Andalan Pulp and Paper mengurangi produksi kertasnya. Akibatnya, surat suara untuk pemilu anggota DPD untuk Sumatera Selatan dan Lampung belum dapat diproduksi.

PT SI juga kewalahan akibat harga kertas naik. Jika dulu harga kertas Rp 7.500 per kilogram, kini melonjak hingga Rp 11.000 per kilogram. Kenaikan harga kertas merupakan risiko percetakan.

Hafiz berharap konsorsium yang lain membantu PT SI sehingga pencetakan surat suara dapat selesai seluruhnya.