Kelanjutan pasangan SBY-JK untuk kembali bersama pada pilpres Juli mendatang terkesan tarik ulur. Setelah JK menyatakan mantap sebagai capres, pasangan ini hampir dipastikan 'bercerai'. Namun, upaya rujuk dilakukan setelah hasil pemilu legislatif tak cukup menggembirakan. Komunikasi intensif dilakukan selama satu pekan terakhir.

Fungsionaris Demokrat, Ruhut Sitompul, yang juga anggota Tim 9 yang melakukan komunikasi dengan Golkar sempat mengeluarkan pernyataan bahwa hendaknya Golkar mengajukan lebih dari satu nama yang akan dijadikan alternatif pendamping SBY. Artinya, tak hanya menyodorkan JK. Pernyataan ini yang diindikasi memicu ketidaksepahaman pembahasan koalisi antardua partai. Sebab, ada sinyal kuat bahwa Golkar ingin kembali memasangkan JK dengan SBY.

"Ruhut kan bilang, jangan owner didikte, owner dalam konteks ini capres Demokrat, yaitu SBY, yang mau handle pemerintahan. Sehingga harus diberikan pilihan," kata Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif, Rabu (22/4), seusai rapat harian di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

Jika Demokrat menghendaki satu nama, dikatakan Syamsul, akan mengubah keputusan Rapimnas Golkar tahun 2008 lalu. "Kalau tidak ada kesepakatan, tidak mungkin kita ajukan ke Demokrat. Kita ajukan ke sana kalau pihak sana menerima. Menerima apa? Menerima kemungkinan satu nama. Kalau ingin banyak nama, harus diputuskan dalam Rapimnas karena mengubah keputusan Rapimnas 2008," jelasnya.

Namun, penghentian pembicaraan koalisi dengan Demokrat menguatkan sinyal bahwa Golkar akan menutup pintu koalisinya dengan partai bentukan SBY itu. Apalagi, PDI Perjuangan yang sempat melakukan komunikasi intensif dengan Golkar menyatakan siap jemput bola jika Golkar berpaling dari Demokrat.